Oleh: Prof Dr Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina.
HELLO.ID – Demokrasi internal tidak pernah disentuh. Seolah-olah itu adalah taken for granted yang terjadi di hulu/partai.
Akibatnya partai politik saat ini lebih mirip perseroan terbatas atau milik keluarga.
Jadi jika demokrasi internal dalam partai tidak ada, bagaimana mau masuk ke ranah publik secara luas?
Baca Juga:
Akan Investasi Bangun Pabrik di Indonesia, Perusahaan Otomotif Asal Vietnam VinFast Disebut Serius
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Geledah Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Kecuali bisa demokratis jika dipaksa oleh aturan main atau tekanan-tekanan publik.
Atau ada sensor/skrining/saringan untuk membersihkan ‘’kotoran-kotoran kepentingan’’ itu.
Namun jika tidak ada saringan itu, maka tidak bisa. Saringannya itu adalah check and balances, control publik, transparansi dan seterusnya.
Jadi demokrasi internal di dalam partai itu tidak terjadi karena sebab dari para elit partai.
Baca Juga:
Termasuk Haji Isam, Prabowo Subianto Kenalkan Konglomerat kepada Investor Global Ray Dalio
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Allah Melimpahkan Rahmat-Nya kepada Keluarga Kita
Hasil Penelitian Beberkan Mengenai Manfaat Berpuasa, Berguna untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi
Bahwa seolah-olah ada titisan-titisan seperti Megawati adalah titisan Soekarno.
Hal tidak demokratisnya internal partai itu juga karena tidak ada exercise yang transparan karena semua untuk ketua partai.
Misalnya otak dari 100 orang partai Golkar hanya ditentukan oleh satu orang ketua partai.
Sehingga keputusan-keputusan di DPR yang sudah jelas tidak demokratis lebih disebabkan oleh demokrasi internal partai yang memang sudah tidak ada.
Baca Juga:
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, CEO Danantara Rosan Roeslani Beberkan Pentingnya Investasi
Dukung Kehadiran Danantara, PT Telkom Indonesia Tbk akan Sapkan Teknologi Artificial Intelligence
Solusi dari tidak adanya demokrasi internal partai adalah:
Pertama, Regenerasi. Sayangnya dulu regenerasi yang telah dimulai dulu oleh Anas Urbaningrum dkk, akhirnya terkena juga kasus korupsi.
Kedua, harus dibuat satu sistem yang berbasiskan teknologi ketat, sehingga keuangan partai tidak lepas dari teknologi yang transparan.
Tidak boleh lagi pembelian dengan uang kertas. Seperti ketika kita gunakan kartu kredit yang mudah diawasi.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Memang ada aturan-aturan main tentang perparpolan kita khususnya dalam hal penggunaan keuangan.
Tapi aturan-aturan itu telah dilumpuhkan ketika KPK dimandulkan oleh Jokowi dkk. Pegawai KPK pun sudah jadi ASN.
* Didik J. Rachbini menyampaikan pengantar pada Diskusi Panel LP3ES dan Universitas Paramadina dengan tema “Demokrasi Internal dan Oligarki Partai” yang dilaksanakan Jumat, 27 September 2024.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Mediaemiten.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Apakabarnews.com dan Cantik24jam.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.