Partai Golkar Angkat Bicara Terkait Pembentukan Anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 30 Maret 2024 - 04:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. (Facebook.com/@Agus Gumiwang Kartasasmita)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. (Facebook.com/@Agus Gumiwang Kartasasmita)

HELLO.ID  – Partai Golkar angkat bicara terkait dengan pembentukan anggota kabinet pemerintahan Prabowo – Gibran ke depan

Pembentukan kabinet termasuk penentuan jumlah anggotanya merupakan sebagai hak prerogatif presiden.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hal tersebut di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hak prerogatif presiden yang bersifat istimewa, mandiri dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi tidak boleh dibatasi termasuk penentuan jumlah anggota kabinet,” kata Agus l.

Hal ini membuat presiden terpilih boleh merekrut anggota kabinet sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi visi dan misi-nya.

Agus menilai apabila calon presiden itu terpilih, maka dia mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program kerja dan merealisasikan visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.

Baca artikel lainnya di sini : 2 Menteri PDI Perjuangan Absen Saat Buka Puasa di Istana Negara, Menteri Abdullah Azwar Anas Beri Tanggapan

“Bagian terpenting untuk program-program supaya visi misi itu bisa tercapai adalah jumlah kebutuhan anggota kabinet,” ujarnya.

Sebelumnya, susunan kandidat menteri yang akan mengisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali beredar di media sosial usai Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

Baca artikel lainnya di sini : Termasuk Kaesang Pangarep, Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center

Meski begitu, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan poster berisi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berasal dari Prabowo dan Gibran.

“Kalau kemudian ada nama-nama yang beredar, tentunya bukan dari hasil pihak Pak Prabowo dan Mas Gibran.”

“Karena pembahasan untuk itu saja pun belum pernah diadakan,” ujar Dasco di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Adapun Prabowo dan Gibran masih konsentrasi dan berkonsolidasi untuk mempelajari postur APBN 2025.

Dia menyebut mereka juga menunggu tahapan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.***

Artikel di atas, sudah dìterbitkan di portal berita nasional Adilmakmur.co.id

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Adilmakmur.co.id dan Infoekbis.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com:

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Berita Terkait

Jampidmil Limpahkan Tersangka Kasus Pengadaan Satelit ke Tim Penuntut
Korupsi Kuota Haji 2023-2024: KPK Telusuri Suap dan Dugaan Pelanggaran Aturan
Jejak Dugaan Korupsi CSR BI-OJK: KPK Dalami Modus dan Mitra DPR
Vonis Hasto Kristiyanto Dipastikan Sah, Amnesti Tak Hilangkan Tindakannya
Kasus Tom Lembong Jadi Cermin Buramnya Wajah Hukum Nasional Indonesia
Jokowi Tolak Jadi Ketum PSI, Kaesang: Masak Bapak Lawan Anak?
Jokowi: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Satu Paket, Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming
Forum Purnawirawan TNI Usulkan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Ikuti Mekanisme Ketatanegaraan

Berita Terkait

Sabtu, 7 Februari 2026 - 16:07 WIB

Jampidmil Limpahkan Tersangka Kasus Pengadaan Satelit ke Tim Penuntut

Selasa, 12 Agustus 2025 - 08:59 WIB

Korupsi Kuota Haji 2023-2024: KPK Telusuri Suap dan Dugaan Pelanggaran Aturan

Jumat, 8 Agustus 2025 - 09:05 WIB

Jejak Dugaan Korupsi CSR BI-OJK: KPK Dalami Modus dan Mitra DPR

Selasa, 5 Agustus 2025 - 13:40 WIB

Vonis Hasto Kristiyanto Dipastikan Sah, Amnesti Tak Hilangkan Tindakannya

Senin, 21 Juli 2025 - 14:19 WIB

Kasus Tom Lembong Jadi Cermin Buramnya Wajah Hukum Nasional Indonesia

Berita Terbaru