Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang, Benny Rhamdani Sebut Sosok T Bukan Dalang Judi Online

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 30 Juli 2024 - 08:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BP2MI Benny Rhamdani. (Dok. Jabar.bp2mi.go.id)

Kepala BP2MI Benny Rhamdani. (Dok. Jabar.bp2mi.go.id)

HELLO.ID – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani akhirnya buka suara terkait ‘T’ yang disebut-sebut sebagai dalang judi online (Judol).

T rupanya bukan pengendali judi online di Indonesia melainkan sindikat pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

T inilah yang disebut Benny Rhamdani melakukan penempatan tenaga kerja ilegal ke Kamboja.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menerangkan, saat ini banyak WNI yang secara ilegal dipekerjakan untuk judol dan scam online.

Hal ini Benny sampaikan, dalam rapat internal di istana presiden pada beberapa waktu lalu.

“Saya menyampaikan dalam rapat internal di istana karena temanya adalah tema tentang TPPO itu tidak hanya inisial T.”

“Yang saya sampaikan tapi juga ada inisial-inisial lain misal terkait penempatan ilegal ke Singapore,” ujar Benny, Selasa, 30 Juli 2024.

Lebih jauh, ia menerangkan jika saat ini pengendali ke Singapura telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Penempatan ilegal ke Singapura ada inisial S/J ini statusnya DPO hingga hari ini.”

“Kemudian, kedua inisial ARO atau AIM, ketiga inisial RS statusnya DPO, kemudia inisial S dan MM,” tutur Benny.

Ia pun telah mengkonfrimasi keberadaan sosok yang disebutkan kepada Mahfud MD saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam dalam rapat tersebut.

“Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif, dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti.”

“Contoh 5 yang saya sebutkan tadi yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan,” kata dia.

“Itu kan ditindaklanjuti oleh Pak Mahfud dalam bentuk Pak Mahfud mengirimkan surat agar nama-nama tersebut.”

“Tentu menjadi dasar untuk dilakukan penyelidikan dan sekitarnya tentu oleh penegak hukum,” tambahnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Haibisnis.com dan Infoemiten.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Halloup.com dan Harianjayakarta.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

PPWI Gelar Seminar Nasional dan Rakernas Dalam Rangka HUT ke-18, Wilson Lalengke : Perkuat Peran Pewarta Warga di Era Digital
GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!
Kalimantan dalam Kepungan Api, Negara Gagal Baca Sinyal Krisis Ekologis
Prabowo Kenang Kwik Kian Gie: Pejuang Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945
Kekerasan di Padang Sarai: Mediasi dan Proses Hukum Berjalan Beriringan, Dr Yuspan Zalukhu Angkat Bicara
Pemeriksaan Dirut Indomarco KPK Tunjukkan Lemahnya Pengawasan Bansos COVID-19
Prabowo: Negara Harus Hadir Lawan Mafia Beras yang Bikin Rakyat Miskin
Hubungan Indonesia-Uni Eropa Memasuki Babak Baru Lewat Kemudahan Visa WNI

Berita Terkait

Selasa, 11 November 2025 - 16:21 WIB

PPWI Gelar Seminar Nasional dan Rakernas Dalam Rangka HUT ke-18, Wilson Lalengke : Perkuat Peran Pewarta Warga di Era Digital

Jumat, 29 Agustus 2025 - 22:38 WIB

GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!

Jumat, 1 Agustus 2025 - 07:46 WIB

Kalimantan dalam Kepungan Api, Negara Gagal Baca Sinyal Krisis Ekologis

Kamis, 31 Juli 2025 - 09:12 WIB

Prabowo Kenang Kwik Kian Gie: Pejuang Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945

Selasa, 29 Juli 2025 - 21:27 WIB

Kekerasan di Padang Sarai: Mediasi dan Proses Hukum Berjalan Beriringan, Dr Yuspan Zalukhu Angkat Bicara

Berita Terbaru