HELLO – Perempuan merupakan subyek hukum yang harus diperhatikan dan memperoleh perlindungan sebagai hak seluruh warga negara.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal itu pada Jumat, 10 Desember 2021 bertepatan dengan hari HAM sedunia.
Untuk itu, agar perempuan mendapatkan haknya dalam perlindungan hukum secara menyeluruh terutama dari kekerasan seksual, maka negara wajib hadir dengan instrumen perlindungan yang maksimal.
Puan berharap peringatan hari HAM sedunia menjadi momentum yang baik untuk kembali menguatkan dukungan terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan oleh negara.
Baca Juga:
Belanja di Pasar Legi Solo Bisa Pakai QRIS, Pedagang Minta Disediakan WIFI
Siap Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi, Pasar Legi Solo Beroperasi Lagi
Disaksikan Puan Maharani, SDN 1 Sawahan Gelar vaksinasi Dosis Kedua bagi 258 Muridnya
Sebagai kehadiran negara dalam melindungi perempuan dari kekerasan, maupun melindungi hak-haknya yang lain secara berkeadilan.
Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024 menilai berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini memprihatinkan dan memilukan.
“Saat ini Indonesia masuk pada kondisi darurat kekerasan seksual, karena tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi di lembaga pendidikan, bahkan pendidikan berbasis agama.”
“Seharusnya lembaga pendidikan tempat yang aman untuk mengembangkan potensi peserta didiknya,” ujar Alimatul.
Baca Juga:
Puan Maharani Riang Berbincang dengan Para Siswa, Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun
Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres, RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR
Usai Disahkan Sebagai RUU Inisiatif, Begini Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Jadi UU
Ia memandang instrumen perlindungan perempuan seperti RUU TPKS menjadi sangat penting untuk disahkan.
Ia bahkan berandai-andai jika tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu bisa disahkan, bisa jadi kado istimewa untuk perempuan dan ibu.***
