Jalan Akhir Penundaan Pemilu Melalui Pengadilan, Ciptakan Kondisi Chaos Sosial

- Pewarta

Rabu, 8 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Dok. Pn-jakartapusat.go.id)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Dok. Pn-jakartapusat.go.id)

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

HELLO.ID – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sulit dilihat sebagai produk hukum semata.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Tetapi bisa juga bagian dari skenario besar menunda pemilu yang selama ini sudah kencang didengungkan.

Karena hampir mustahil kalau PN Jakpus tidak mengerti permasalahan penyelesaian pemilu.

Mahkamah Agung (MA) juga sudah bersuara, membela putusan PN Jakpus, dan menegaskan hakim PN Jakpus tidak bisa disalahkan.

Artinya, putusan PN Jakpus menurut Mahkamah Agung sudah benar:

“Hakim tidak bisa dipersalahkan secara kedinasan terkait produk putusannya, karena putusan dianggap benar”.

Upaya hukum selanjutnya adalah banding, dan seterusnya. Prosesnya sangat panjang. Silakan dicoba.

Tetapi, bagaimana kalau pengadilan selanjutnya menguatkan Putusan PN Jakpus, yaitu KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?

Untuk bukti ini, sepertinya tidak sulit. Menurut PN Jakpus, KPU sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melawan Putusan Bawaslu yang berkekuatan hukum.

Yaitu, Bawaslu memerintahkan KPU agar memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk bisa menyerahkan dokumen verifikasi administrasi perbaikan selama 1×24 jam.

Sepertinya KPU gagal melaksanakan Putusan Bawaslu ini.

Mungkin saja KPU memang “diarahkan” untuk melakukan perbuatan melawan hukum, melawan Putusan Bawaslu? Terkesan ada kesengajaan!

Terlepas dari itu, sengaja atau tidak sengaja, yang mengejutkan adalah konsekuensi perbuatan melawan hukum KPU ini.

Yaitu, PN Jakpus memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024, tetapi harus diulang dari awal, yang makan waktu 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, hingga pelantikan presiden.

Putusan ini sangat mengada-ada, tidak logis, dan patut diduga bagian dari skenario besar penundaan pemilu, untuk menciptakan kondisi ketidakpastian yang dapat membuat chaos.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Alasannya sebagai berikut.

Pertama, tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu hanya 4 bulan 16 hari saja (29/07/22-13/12/22).

Karena itu, sanksi waktu yang bisa diberikan kepada KPU maksimal hanya terkait tahapan ini.

Sedangkan tahapan lainnya tidak ada urusan dengan sengketa partai Prima dan KPU.

Misalnya, tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14/10/22-9/02/23).

Tidak ada hubungan dengan apakah Partai Prima ikut sebagai peserta pemilu atau tidak.

Sehingga tidak relevan semua tahapan pemilu harus diulang dari awal.

Kedua, verifikasi Partai Prima bahkan seharusnya bisa dilakukan secara paralel dengan sisa tahapan pemilu ke depannya.

Sehingga pemilu tetap bisa dilaksanakan sesuai jadwal 14 Februari 2024.

Bahkan, lebih ekstrim lagi, PN Jakpus seharusnya mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU.

Yaitu cukup memberi waktu kepada Partai Prima selama 1×24 jam, untuk menyerahkan dokumen verifikasi administrasi.

Putusan Bawaslu, sebagai pihak yang berwenang memutuskan sengketa pemilu, wajib ditaati oleh semua pihak, termasuk PN Jakpus terkait verifikasi administrasi Partai Prima.

Oleh karena itu, Putusan PN Jakpus bahwa tahapan pemilu harus diulang dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sangat tidak masuk akal.

Melawan Putusan Bawaslu, dan patut diduga bagian dari skenario besar menciptakan kondisi ketidakpastian yang berpotensi memicu chaos.

Karena kalau pengadilan selanjutnya menguatkan putusan PN Jakpus, maka pada Oktober 2024 akan terjadi kekosongan jabatan anggota parlemen (DPR/DPD) dan eksekutif (presiden dan kabinet).

Dan, Indonesia akan menjadi rimba belantara perebutan kekuasaan.***

Berita Terkait

VIDEO – Pilkada Serentak, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim Siap Bertarung sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur
Selama 1 Jam di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi Bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh
Prabowo Subianto Sowan ke Susilo Bambang Yudhoyono, Disambut Ratusan Warga Pacitan, Jawa Timur
Kali Ini Dikabarkan Dirawat Setelah Deklarasi Kemenangan Unggul Quick Count, Prabowo Diserang Hoaks Lagi
Jalankan Check and Balance, PDI Perjuangan Nyatakan Siap Berjuang sebagai Oposisi di Luar Pemerintahan
Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count: Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU
Deddy Corbuzier Unggah Video Wawancara Eksklusif Kedua dengan Prabowo, Warganet: Positive Vibe, Adem
Wawancara dengan Deddy Corbuzier, Prabowo Subianto: Menang Tanpa Menyakiti, Itu Harus Kita Pegang

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:51 WIB

VIDEO – Pilkada Serentak, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim Siap Bertarung sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur

Senin, 19 Februari 2024 - 09:35 WIB

Selama 1 Jam di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi Bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh

Minggu, 18 Februari 2024 - 16:13 WIB

Prabowo Subianto Sowan ke Susilo Bambang Yudhoyono, Disambut Ratusan Warga Pacitan, Jawa Timur

Jumat, 16 Februari 2024 - 09:51 WIB

Jalankan Check and Balance, PDI Perjuangan Nyatakan Siap Berjuang sebagai Oposisi di Luar Pemerintahan

Kamis, 15 Februari 2024 - 08:42 WIB

Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count: Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:35 WIB

Deddy Corbuzier Unggah Video Wawancara Eksklusif Kedua dengan Prabowo, Warganet: Positive Vibe, Adem

Rabu, 14 Februari 2024 - 15:11 WIB

Wawancara dengan Deddy Corbuzier, Prabowo Subianto: Menang Tanpa Menyakiti, Itu Harus Kita Pegang

Senin, 12 Februari 2024 - 14:27 WIB

Indonesia Bukan Hanya Besar Penduduk, Prabowo Subianto: Tapi Juga Besar Hati, Jiwa, dan Akhlak

Berita Terbaru