Isu Keretakan Hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, Menkominfo Budi Arie Setiadi Beri Klarifikasi

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 27 Agustus 2024 - 14:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (Dok. Kominfo.go.id)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (Dok. Kominfo.go.id)

HELLO.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominto) Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi soal isu keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Juri Ardiantoro juga mengomentari isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto.

Juri Ardiantoro melalui keterangannya mengatakan spekulasi tersebut hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan merusak fokus pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.

Juri mengatakan adu domba tersebut dirancang dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini.

Kemudian menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan.

Terkait isu keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, Menkominfo Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi.

Hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto Tetap Baik dan Solid

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tetap baik dan solid.

“Solid. (Yang mengatakan tidak solid) itu orang ‘adu domba’ saja,” kata Budi Arie dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/8/2024)

Budi Arie menyampaikan hubungan Presiden dengan partai-partai pendukungnya juga tetap berjalan baik.

Budi yang juga Ketua Umum Relawan Projo menyampaikan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia.

Lebih jauh berkaitan dengan pernyataan Jokowi dalam Kongres III Partai NasDem beberapa waktu lalu, yang menyebut ungkapan “datang ramai-ramai, begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai”, Budi Arie mengatakan tidak ada yang meninggalkan Jokowi.

“Kecenderungan memang begitu, tapi kita yakin bahwa di Indonesia persaudaraan, gotong-royong kan jalan. Ini rapat kabinet masih full team,” jelasnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Businesstoday.id dan Kongsinews.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Ekspres.news dan Femme.id

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

 

Berita Terkait

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Beda Pendapat dengan Pimpinan KPK, Kasus Dugaan Gratifikasi Kaesang Pangarep
Tahun 2024, Forum LSP Politeknik Indonesia Gelar Workshop Nasional di Kampus Politeknik Negeri Padang
Laporan Masyarakat Terhadap Kaesang Pangarep Dapat Ditindaklanjuti, KPK: Bila Alat Buktinya Lengkap
Pemimpin Politik di Indonesia Perlu Jadikan Paus Fransiskus Sebagai Teladan dalam Kesederhanaan dan Kepedulian
Ketua KPK Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus kepada Kaesang Pangarep, Semua Orang di Hadapan KPK Sama
Indikasi Gratifikasi Kaesang Pangarep Anak Presiden Jokowi Mutlak untuk Dimajukan ke Dalam Ranah Hukum
BNSP Pastikan LSP BNPT Siap Jadi Rujukan Nasional dalam Sertifikasi Kompetensi untuk Profesi di Bidang Anti-Terorisme
DPR dan Presiden Wajib Taat pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final, Mengikat dan Berlaku Seketika
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 6 September 2024 - 15:53 WIB

Tahun 2024, Forum LSP Politeknik Indonesia Gelar Workshop Nasional di Kampus Politeknik Negeri Padang

Kamis, 5 September 2024 - 08:52 WIB

Laporan Masyarakat Terhadap Kaesang Pangarep Dapat Ditindaklanjuti, KPK: Bila Alat Buktinya Lengkap

Kamis, 5 September 2024 - 08:29 WIB

Pemimpin Politik di Indonesia Perlu Jadikan Paus Fransiskus Sebagai Teladan dalam Kesederhanaan dan Kepedulian

Rabu, 4 September 2024 - 13:29 WIB

Ketua KPK Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus kepada Kaesang Pangarep, Semua Orang di Hadapan KPK Sama

Kamis, 29 Agustus 2024 - 09:13 WIB

Indikasi Gratifikasi Kaesang Pangarep Anak Presiden Jokowi Mutlak untuk Dimajukan ke Dalam Ranah Hukum

Selasa, 27 Agustus 2024 - 19:47 WIB

BNSP Pastikan LSP BNPT Siap Jadi Rujukan Nasional dalam Sertifikasi Kompetensi untuk Profesi di Bidang Anti-Terorisme

Selasa, 27 Agustus 2024 - 14:19 WIB

Isu Keretakan Hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, Menkominfo Budi Arie Setiadi Beri Klarifikasi

Rabu, 21 Agustus 2024 - 19:07 WIB

DPR dan Presiden Wajib Taat pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final, Mengikat dan Berlaku Seketika

Berita Terbaru