Home POLKAM Politik Kuasa Hukum Prabowo Permasalahkan Ajakan Pakai Baju Putih saat Nyoblos

Kuasa Hukum Prabowo Permasalahkan Ajakan Pakai Baju Putih saat Nyoblos

Hello.id, Jakarta – Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) menilai ajakan calon presiden petahana Joko Widodo memakai baju putih saat pencoblosan 17 April 2019 melanggar asas Pemilu yang bebas dan rahasia. Hal itu disampaikannya dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019, Jumat (14/6/2019).

BW saat membacakan permohonannya di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan bahwa beberapa saat sebelum hari pencoblosan, pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin terus gencar dan secara terus menerus berkampanye agar pendukungnya menggunakan baju putih. Mereka bahkan menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019.

“Ajakan dari kontestan pemilu yang demikian, bukan hanya menimbulkan pembelahan terhadap pendukung, tapi nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam Pilpres,” kata BW saat sidang di MK Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Menurut dia, seharusnya capres 01 yang juga calon presiden petahana paham betul dalam memilih di pemilu dilindungi asas kerahasian. Sehingga intruksi memakai baju putih di TPS pada 17 April 2019 jelas melanggar asas rahasia yang ditegaskan dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

Bukan hanya melanggar asas pemilu yang rahasia, kata BW, ajakan memakai baju putih itu adalah pelanggaran serius atas asas pemiilu yang bebas karena bisa menimbulkan tekanan psikologis bagi pemilih yang tidak memilih 01.

“Meskipun baru berupa ajakan yang dilakukan oleh calon presiden petahana maka ajakan demikian tentunya mempunyai pengaruh psikologis dan intimidatif yang menganggu kebebasan rakyat dalam pilpres 2019, karenanya melanggar asas pemilu yang bebas,” katanya.

Mantan pimpinan KPK ini menyebut pelanggaran-pelanggaran pemilu yang bebas tersebut bersifat terstruktur karena dilakukan langsung oleh capres 01 yang juga calon presiden petahana sebagai pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan negara Indonesia.

Selain itu, ajakan tersebut juga bersifat sistematis karena matang direncanakan di setiap TPS dan bersifat masif dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. (*)


Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.

Must Read

Presiden Jokowi Harap Kementerian/Lembaga Yang Belum WTP Perbaiki Diri

Hello.id, jakarta - Presiden Joko Widodo berharap agar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...

Makin Banyak Laporan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Raih WTP

Hello.id, Jakarta - Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) mengatakan makin banyak laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meraih opini Wajar...

Rain dan Kim Tae-hee Sambut Kelahiran Anak Kedua

Hello.id, Jakarta - Aktris Kim Tae-hee dan penyanyi Rain, salah satu pasangan ternama Korea Selatan, menyambut kelahiran putri kedua mereka, Kamis (19/9/2019),...

Imam Nahrawi Dicegah ke Luar Negeri

Hello.id, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menerima surat permohonan pencegahan ke luar negeri untuk mantan Menteri Pemuda...

CIX ke Jakarta, Tiket Mulai Rp1 Jutaan

Hello.id, Jakarta - Grup idola K-Pop Complete in X (CIX) akan menggelar acara pertemuan penggemar perdana di Jakarta bertajuk "Hello, Stranger in...

Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.