Home POLKAM Hukum Sjamsul Nursalim Tersangka BLBI : KPK Dinilai Terlalu Memaksakan

Sjamsul Nursalim Tersangka BLBI : KPK Dinilai Terlalu Memaksakan

Hello.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan memaksakan penetapan tersangka terhadap Sjamsul Nursalim terkait dengan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan menggunakan audit BPK 2017.

Pengamat bisnis dan keuangan Eko B. Supriyanto mengatakan bahwa indikasi ini lantaran KPK menggunakan audit tersebut untuk membuktikan adanya dugaan kerugian negara akibat penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Padahal, tuturnya, laporan audit investigasi BPK 2017 bertolak belakang dengan kesimpulan laporan audit BPK pada 2002 dan 2006 terkait SKL BLBI.

Sebagaimana diketahui, Sjamsul Nursalim merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Pengamat dari InfoBank Institute itu menunjukkan kenyataan bahwa pada 25 Mei 1999, Sjamsul telah memenuhi kewajiban terkait BLBI dan hal-hal terkait lainnya.

Taipan itu juga mendapat jaminan untuk tidak mendapat tindakan hukum sehubungan dengan BLBI yang termuat dalam perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), serta penerbitan surat release and discharge (pembebasan dan pelepasan) dan akta letter of statement.

“KPK menjadikan SN dan istrinya tersangka dalam kasus yang terkait BLBI yang menurut saya berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor yang bermaksud untuk berinvestasi di Indonesia. Tindakan KPK jelas bertentangan dengan janji dan komitmen pemerintah mengenai kepastian hukum di Indonesia,” ujarnya, Senin (10/6/2019).

Dia mengingatkan KPK agar menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya mengenai laporan audit BPK 2017 kepada publik dan pengadilan.

Terlebih ada kecurigaan bahwa laporan tersebut dibuat BPK atas arahan sepihak KPK. Belum lagi adanya dugaan pelanggaran aturan hukum yang berlaku dalam pembuatan laporan audit BPK 2017.

“Laporannya itu semata-mata didasarkan pada data sepihak yang disodorkan KPK tanpa terlebih dahulu diverifikasi ataupun diuji kebenarannya. Terperiksa sama sekali tidak dilibatkan. Bagaimana bisa terjadi sebuah lembaga tinggi negara yang membawa amanah konstitusi didikte oleh sebuah komisi ad hoc,” katanya.

BPK menurutnya, hingga saat ini belum juga menjelaskan mengapa bisa terjadi kontroversi antara kesimpulan laporan audit investigasi BPK 2017 yang bertolak belakang dengan kesimpulan laporan auditnya sendiri pada 2002 dan 2006 yang telah mengkonfirmasi bahwa SN telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam perjanjian MSAA.

“Belum ada penjelasan dan klarifikasi dari KPK dan BPK mengenai laporan laporan audit yang saling bertentangan tersebut”, katanya. (*)


Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.

Must Read

Instagram Tambah Fitur Laporkan Hoax

Hello.id, Jakarta - Instagram menambah fitur untuk melaporkan informasi yang salah pada platform berbagi foto dan video tersebut, sebagai upaya tambahan untuk...

Ganti Baterai iPhone Tak Bisa di Sembarang Toko

Hello.id, Jakarta - Apple memberi penjelasan mengapa baterai iPhone tidak bisa diganti di toko yang bukan gerai resmi atau yang bermitra dengan...

Traveloka, Pegipegi dan Tiket.com Beri Diskon Kemerdekaan

Hello.id, Jakarta - Biro perjalanan dalan jaringan atau online travel agent berlomba-lomba memberikan promosi tiket transportasi hingga hotel untuk menyambut Hari Kemerdekaan...

Tes DNA Bukan Hanya untuk Cari Hubungan Keluarga

Hello.id, Jakarta - Pengujian asam deoksiribonukleat atau akrab dikenal DNA seringkali dipahami sebagai salah satu prosedur untuk mengetahui riwayat keturunan, padahal pengujian...

Pakar : Temuan Akar Bajakah Melawan Sel Kanker Tahap Awal

Hello.id, Jakarta - Pakar medis dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta Venita berpendapat hasil temuan para siswa asal Palangkaraya,...

Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.