Home POLKAM Hukum KPK : Tak Ada Hal Baru dalam Praperadilan Sofyan Basir

KPK : Tak Ada Hal Baru dalam Praperadilan Sofyan Basir

Hello.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tak ada hal yang baru terkait dengan permohonan praperadilan yang diajukan Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Secara substansi, kalau dari permohonan yang sudah kami terima tersebut, KPK sangat meyakini semuanya itu bisa dijelaskan dan dibantah permohonan yang diajukan SFB tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Dirut PT PLN nonaktif, Sofyan Basir .

Menurut Febri, alasan permohonan yang diajukan Sofyan itu juga sudah sering kali muncul dalam sidang-sidang praperadilan yang diajukan tersangka lain sebelumnya.

“Hal yang sering juga muncul dalam praperadilan yang lain berulang-ulang dimunculkan dalam praperadilan tetapi berulang-ulang juga ditolak oleh hakim,” ucap Febri.

Sebagai contoh, kata dia, ketika mengargumentasikan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena tersangka tidak pernah diperiksa dalam penyidikan.

“Jadi, seolah-olah pihak pemohon praperadilan masih menganggap KPK harus melakukan penyidikan terlebih dulu, baru kemudian dalam penyidikan menetapkan tersangka, itu sudah sering kali kami jelaskan dan sudah sering ditolak oleh hakim,” tuturnya.

Terkait dengan hal itu, dia menegaskan bahwa KPK memiliki ketentuan khusus di Undang-Undang KPK Pasal 44 yang bersifat lex specialis.

“KPK meningkatkan status ke tahap penyidikan berarti sekaligus di sana sudah ada tersangka. Ini salah satu yang menjadi keberatan di sana tentu tidak akan terlalu sulit KPK untuk menjawab itu. Namun, karena proses ini juga harus kami lakukan dangan cermat, perlu dilakukan koordinasi,” ucap Febri.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada hari Senin (20/5) dengan hakim tunggal Agus Widodo.

Namun, KPK pada hari Jumat (17/5) telah mengirimkan surat ke PN Jakarta Selatan meminta waktu sekitar 4 minggu untuk penjadwalan ulang sidang karena ada kebutuhan koordinasi.

“Misalnya, antara biro hukum dan tim teknis yang tangani ini karena praperadilan ini ‘kan yang menangani adalah biro hukum. Koordinasi itu tentu butuh waktu, butuh analisis, dan butuh pendalaman lebih lanjut. Pada saat yang sama, kami juga akan melewati cuti bersama yang cukup panjang sehingga proses-proses koordinasi itu membutuhkan waktu lebih,” tuturnya.

Hakim tunggal Agus Widodo pun memutuskan sidang perdana praperadilan Sofyan akan digelar pada hari Senin (17/6).

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. (ben)


Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.

Must Read

Instagram Tambah Fitur Laporkan Hoax

Hello.id, Jakarta - Instagram menambah fitur untuk melaporkan informasi yang salah pada platform berbagi foto dan video tersebut, sebagai upaya tambahan untuk...

Ganti Baterai iPhone Tak Bisa di Sembarang Toko

Hello.id, Jakarta - Apple memberi penjelasan mengapa baterai iPhone tidak bisa diganti di toko yang bukan gerai resmi atau yang bermitra dengan...

Traveloka, Pegipegi dan Tiket.com Beri Diskon Kemerdekaan

Hello.id, Jakarta - Biro perjalanan dalan jaringan atau online travel agent berlomba-lomba memberikan promosi tiket transportasi hingga hotel untuk menyambut Hari Kemerdekaan...

Tes DNA Bukan Hanya untuk Cari Hubungan Keluarga

Hello.id, Jakarta - Pengujian asam deoksiribonukleat atau akrab dikenal DNA seringkali dipahami sebagai salah satu prosedur untuk mengetahui riwayat keturunan, padahal pengujian...

Pakar : Temuan Akar Bajakah Melawan Sel Kanker Tahap Awal

Hello.id, Jakarta - Pakar medis dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta Venita berpendapat hasil temuan para siswa asal Palangkaraya,...

Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.