Home POLKAM Hukum KPK Minta Jadwal ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir

KPK Minta Jadwal ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir

Hello.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penjadwalan ulang terkait sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada Senin (20/5) dengan Hakim Tunggal Agus Widodo.

“Praperadilan SFB, kami sudah sampaikan surat ke PN Jaksel pada Jumat (17/5/2019) kemarin, permintaan penjadwalan ulang sidang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Adapun, kata Febri, pertimbangan penjadwalan ulang terkait kebutuhan koordinasi untuk praperadilan Sofyan tersebut.

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada Rabu (8/5) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi cq pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sementara dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan, disebutkan misalnya dalam provisisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara.

Sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Sementara dalam pokok perkara disebutkan, misalnya pertama menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.

Kedua menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019;
Surat KPK R.I. Nomor: B 230 DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (ben)


Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.

Must Read

Tak Sangka, Ternyata Ini Alasan Kivlan Minta Perlindungan ke Wiranto

Hello.id, Jakarta - Kuasa hukum Kivlan Zen , Muhammad Yuntri, mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan surat permohonan perlindungan terhadap kliennya ditolak oleh Menteri...

Kuasa Hukum Prabowo Permasalahkan Ajakan Pakai Baju Putih saat Nyoblos

Hello.id, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) menilai ajakan calon presiden petahana Joko Widodo memakai baju putih saat pencoblosan...

Kubu Prabowo Kutip Pernyataan Yusril saat Gugatan Pilpres 2014

Hello.id, Jakarta - Tim kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengutip pernyataan Ketua Tim Kuasa Hukum dan Advokasi Tim...

Mantan Penasihat KPK Pimpin Demo Kawal Sengketa Pilpres di MK

Hello.id, Jakarta - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua memimpin aksi demonstrasi yang dilakukan massa mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Massa Pengawal Sengketa Pilpres Mulai Berdatangan ke MK

Hello.id, Jakarta - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat mendatangi kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk mengawal jalannya...

Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.