Home POLKAM Hukum KPK Minta Jadwal ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir

KPK Minta Jadwal ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir

Hello.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penjadwalan ulang terkait sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada Senin (20/5) dengan Hakim Tunggal Agus Widodo.

“Praperadilan SFB, kami sudah sampaikan surat ke PN Jaksel pada Jumat (17/5/2019) kemarin, permintaan penjadwalan ulang sidang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Adapun, kata Febri, pertimbangan penjadwalan ulang terkait kebutuhan koordinasi untuk praperadilan Sofyan tersebut.

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada Rabu (8/5) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi cq pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sementara dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan, disebutkan misalnya dalam provisisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara.

Sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Sementara dalam pokok perkara disebutkan, misalnya pertama menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.

Kedua menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019;
Surat KPK R.I. Nomor: B 230 DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (ben)


Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.

Must Read

Instagram Tambah Fitur Laporkan Hoax

Hello.id, Jakarta - Instagram menambah fitur untuk melaporkan informasi yang salah pada platform berbagi foto dan video tersebut, sebagai upaya tambahan untuk...

Ganti Baterai iPhone Tak Bisa di Sembarang Toko

Hello.id, Jakarta - Apple memberi penjelasan mengapa baterai iPhone tidak bisa diganti di toko yang bukan gerai resmi atau yang bermitra dengan...

Traveloka, Pegipegi dan Tiket.com Beri Diskon Kemerdekaan

Hello.id, Jakarta - Biro perjalanan dalan jaringan atau online travel agent berlomba-lomba memberikan promosi tiket transportasi hingga hotel untuk menyambut Hari Kemerdekaan...

Tes DNA Bukan Hanya untuk Cari Hubungan Keluarga

Hello.id, Jakarta - Pengujian asam deoksiribonukleat atau akrab dikenal DNA seringkali dipahami sebagai salah satu prosedur untuk mengetahui riwayat keturunan, padahal pengujian...

Pakar : Temuan Akar Bajakah Melawan Sel Kanker Tahap Awal

Hello.id, Jakarta - Pakar medis dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta Venita berpendapat hasil temuan para siswa asal Palangkaraya,...

Hubungi redaksihello.id@gmail.com atau 0878-15557788, jika kegiatan (korporasi atau institusi) Anda ingin diberitakan di media ini.